Komitmen tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) industri hulu minyak dan gas bumi (migas) pada tahun 2011 mencapai US$ 28,5 juta atau sekitar Rp 250 miliar.
Sebanyak US$ 19,27 juta merupakan program sosial penunjang operasi, sisanya US$ 9,23 adalah anggaran pengembangan masyarakat.
Menurut Kepala BPMIGAS, R. Priyono, dari anggaran pengembangan masyarakat, sebanyak US$ 4,5 juta diperuntukkan untuk bidang pendidikan. Langkah ini bukti pendidikan menjadi prioritas.
“Apalagi, dana yang dikucurkan perusahaan migas melalui program pengembangan masyarakat tidak di-cost recovery,” kata dia usai pembukaan Pameran CSR Pendidikan Sektor ESDM di Jakarta, Senin (2/5).
Priyono menjelaskan, bantuan pendidikan yang diberikan berupa beasiswa dan membantu kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan. Sebut saja, beasiswa kepada murid, pelatihan kepala sekolah dan guru di sekitar daerah operasi perminyakan. Selain itu, renovasi gedung, pembangunan laboratorium, pemberian buku-buku, dan kelengkapan mengajar.
Tidak hanya bantuan kepada masyarakat di sekitar operasi, BPMIGAS dan perusahaan migas membantu ketika terjadi bencana. Misalnya, pembangunan lima sekolah dasar di Yogyakarta dan Klaten senilai Rp 16 miliar. Paska gempa di Sumatera Barat juga dikucurkan dana pembangunan dua sekolah dasar senilai Rp 4,5 milar.
Terakhir, BPMIGAS dan kontraktor kontrak kerja sama membangun kompleks terpadu termasuk gedung SD di Pangalengan, merehabilitasi SDN di Malabar Kabupaten, merekonstruksi Pondok Pesantren di Tasikmalaya, dan merehabilitasi dua SMP Negeri di Pangandaran. “Dana keseluruhan mencapai Rp 4,3 miliar,” kata Deputi Umum, BPMIGAS, A.S Rizal Asir.
Dia mengatakan, selain pendidikan, pihaknya menggalakkan program pengembangan masyarakat di bidang ekonomi, kebudayaan, kesehatan, lingkungan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum. Harapannya, bantuan tersebut bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar. Sebagai informasi, seluruh bantuan diberikan dalam bentuk in-kind, tidak uang tunai.
“Semua bantuan juga dikomunikasikan dan koordinasikan dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih dan tepat sasaran,” katanya.
